Insentif

Insentif, Pencairan, Tunjangan

Tunjangan Insentif Guru Non PNS.

A. LatarBelakang
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, telah diupayakan melalui pemberian berbagai tunjangan. Namun, bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum bersertifikat pendidik, tunjangan tersebut belum banyak dirasakan. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk membantu Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut melalui pemberian insentif.
Secara umum pemberian insentif kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai GBPNS dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Secara khusus pemberian insentif kepada GBPNS bertujuan untuk:

  1. Memotivasi GBPNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah;
  2. Mendorong GBPNS untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya;
  3. Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan GBPNS
  4. Untuk kelancaran pelaksanaan program insentif tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

B. DasarHukum

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. Tujuan
Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi kriteria guru penerima insentif, mekanisme penetapan penerima, pengelolaan program, mekanisme penyaluran insentif, pembatalan pemberian insentif, jadwal pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

E. Sasaran
Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Kementerian Keuangan;
  3. Badan Pemeriksa Keuangan;
  4. Badan Kepegawaian Daerah;
  5. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  7. Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah;
  8. Satuan Pendidikan dan guru; dan
  9. Instansi terkait lainnya.

PEMBERIAN INSENTIF
A. Pengertian
Pemberian insentif bagi Guru Bukan PNS adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama.

B. Besaran
Besaran Insentif adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Dana
Sumber dana untuk pembiayaan program insentif Guru Bukan PNS berasal dari APBN Tahun Anggaran berkenaan yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah.

D. Kriteria Guru Penerima
Kriteria guru penerima insentif adalah sebagai berikut:

  1. Terdata dalam Dapodik dan dinyatakan valid;
  2. Guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat dan belum memiliki sertifikat pendidik;
  3. Berstatus sebagai guru bantu yang dibuktikan melalui Nomor Induk Guru Bantu (NIGB)
  4. Minimal S-1/D-IV, kecuali guru di daerah khusus dan guru bantu;
  5. Diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun
  6. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

MEKANISME PEMBAYARAN
A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota

  1. Pemerintah menentukan kuota nasional untuk tahun 2016 bagi guru jenjang Pendidikan Menengah.
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memilih daftar nominasi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima.
  3. Ditjen. GTK menetapkan penerima insentif setiap tahun anggaran berkenaan.

B. Mekanisme Pembayaran Insentif

  1. Data penerima insentif tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
  2. Ditjen. GTK menentukan nominasi penerima insentif berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodik. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya memverifikasi daftar nominasi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima.
  3. Guru dapat melihat kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk menerima insentif pada laman: info.gtk.kemdikbud.go.id.
  4. Ditjen. GTK menerbitkan SK insentif bagi guru penerima insentif yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun. Bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan pada tahun berkenaan, maka insentifnya dihentikan.