Kualifikasi S1

Kualifikasi S1, Pencairan, Tunjangan

Tunjangan Kualifikasi S1

A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga yang profesional, wajib memiliki kualifi kasi akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Pasal 9 menyatakan bahwa kualifi kasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan ti nggi jenjang S-1/D-IV. Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK masing-masing memiliki:

  1. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV;
  2. Latar belakang pendidikan ti nggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;
  3. Sertifikat profesi pendidik sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2011, secara nasional jumlah guru sebanyak 2.925.676 orang. Jumlah tersebut lebih dari 50% guru belum berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV. Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dit. PPTK PAUD NI), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUD NI). Sampai dengan tahun 2012 bahwa jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang berkualifi kasi S-1 = 54.447 orang, D3 = 23.365 orang, D2 = 50.131 orang, dan D1 = 23.886 orang.

Guru yang belum memiliki kualifi kasi akademik S-1/D-IV tersebut wajib ditingkatkan kualifikasi akademiknya supaya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang. Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru PAUD NI (TK/TKLB, KB, TPA, dan SPS) bertujuan untuk memotivasi guru menyelesaikan studi sampai memperoleh ijasah S-1/D-IV. Juga memfasilitasi upaya peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru. Serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV.

Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 14 Desember 2012 menyepakati bahwa semua kegiatan dekonsentrasi ditarik ke pusat. Kegiatan yang dikecualikan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan di provinsi yaitu: perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi dan monitoring. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2013 bahwa anggaran bantuan biaya peningkatan kualifi kasi akademik ke jenjang S-1/D-IV bagi guru PAUD NI (TK/TKLB, KB, TPA, dan SPS). Baiay tersebut dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat PPTK PAUD NI, Ditjen PAUD NI. Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifi kasi Akademik Guru PAUD NI ke Jenjang S1/DIV diperlukan Petunjuk Pelaksanaan.

B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

  • Pengawasan
    Untuk mewujudkan penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pelaporan
    Dinas Pendidikan provinsi wajib melaporkan perubahan data individu penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV segera ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui: Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
    (Dit. PPTK PAUD NI), Ditjen PAUD NI,
    Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman,
    Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021)
    57974115/57946130
    Email : programptkpaudni@yahoo.co.id atau
    tunjangangurutk@yahoo.co.id
    Website : htt p://pptkpaudni.kemdiknas.go.id
  • Sanksi
    Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait dan telah dilakukan verifi kasi, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran maka penerima biaya peningkatan kualifi kasi akademik ke S-1/D-IV akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.