Profesi

Profesi, Sertifikasi, TPP, Tunjangan, tunjangan profesi guru

Tunjangan Profesi, 05 Juli 2016

Pada tahun anggaran 2016, penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS serta pengawas satuan pendidikan binaan provinsi dibayarkan melalui pusat. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar tahun 2016 dilakukan dengan cara sistem digital Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar tahun 2016, maka perlu disusun Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah serta pihak terkait lainnya.

A. Latar Belakang
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki :

  1. Kualifikasi akademik,
  2. Kompetensi,
  3. Sertifikat pendidik,
  4. Sehat jasmani dan rohani,
  5. Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru. Selain tiu juga tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan itu besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Dalam ayat (3) menyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwa, tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia PNS di sektor pendidikan di antaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya.

Mulai tahun 2013, bahwa anggaran tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) di bawah binaan provinsi. Juga, guru bukan PNS serta pengawas satuan pendidikan jenjang dikdas di bawah binaan Provinsi dianggarkan pada dana APBN.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dimana UU tersebut menyebutkan, guru yang telah memiliki sertikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya, berhak mendapatkan tunjangan profesi baik guru PNS maupun guru bukan PNS. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Jenjang Dikdas, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru melalui Direktorat Pembinaan Guru Dikdas Tahun 2016.

B. Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
  16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama: Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.Pan-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Tahun 2013;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
  23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  24. DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2016 Nomor: 102711/A.A2/KU/2015 tanggal 18 Desember 2015;

C. Tujuan
Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru bukan PNS, guru PNS serta pengawas satuan pendidikan di bawah binaan provinsi. Petunjuk teknis ini untuk jenjang pendidikan dasar melalui Direktorat Pembinaan Guru Dikdas tahun 2016.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

  1. Kriteria guru penerima tunjangan profesi,
  2. Pembayaran tunjangan profesi,
  3. Jadwal pelaksanaan program;
  4. Mutasi,
  5. Pembatalan, dan
  6. Penghentian pembayaran tunjangan profesi; pengendalian, pengawasan, dan pelaporan, serta sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaannya.

E. Sasaran
Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kementerian Keuangan;
3. Aparat Pengawas Fungsional;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;
7. Satuan Pendidikan dan Guru; dan
8. Instansi terkait lainnya.

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
A. Ketentuan Pembayaran
Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2016 bagi guru PNS atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah sebagai berikut.

  1. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2016 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. Dan untuk kenaikan gaji berkala berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2015.
  2. Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2016, kenaikan gaji PNS akibat PP tersebut mulai diberlakukan. Dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.
  3. Bagi guru PNS, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan. Besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannnya.

Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2016 bagi guru bukan PNS yang dalam proses pelaporan SK Pemberian Kesetaraan adalah sebagai berikut.

  1. SK Inpassing baik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Permendiknas Nomor 47 tahun 2007 maupun Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Inpassing. Tunjangan profesi dapat dibayarkan setelah melaporkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota. Hal itu sesuai kewenangannnya untuk diusulkan ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dan mulai diperhitungkan selisihnya pada tahun berikutnya.
  2. SK Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat yang terbit berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS.  Maka, penyesuaian tunjangan profesinya akan diberlakukan pada Januari tahun berikutnya.

B. Mekanisme Penerbitan Keputusan Penerima Tunjangan Profesi
Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dilakukan dengan 2 (dua) cara:

  1. Digital, yaitu menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal GTK dengan menggunakan sumber data GTK dari Dapodik setelah data valid menurut sistem.
  2. Manual, apabila terjadi kesulitan teknis dalam hal pendataan dapodik. Maka, dinas pendidikan provinsi melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelah data dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke Direktorat terkait pada Ditjen GTK untuk diterbitkan SKTP- nya.
  3. Apabila terjadi kesalahan data guru pada keputusan yang telah diterbitkan, maka dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi melaporkan perubahan tersebut ke Sekretariat Ditjen GTK yang ditembuskan kepada Direktorat Pembinaan Guru Dikdas.